Hukum Suap yang Membuat Cemas

Hanibal W.Y. Wijayanta, Adi Mawardi, Syaiful Amin
http://majalah.tempointeraktif.com/

KIAI Haji Aziz Masyhuri kelihatan susah payah mengendalikan keadaan. Belum lagi pemimpin sidang komisi bahtsul masail diniyah (pembahasan masalah agama) dalam Muktamar NU ke-31 itu selesai mengundang peserta untuk menyampaikan pendapat, belasan kiai spontan berdiri sambil menyingsingkan sarung. Kitab kuning ditenteng. Tangan-tangan dinaikkan. Mereka siap menyambar satu-satunya mikrofon di Aula Jeddah Asrama Haji Boyolali itu. Yang satu belum usai bicara, yang lain sudah merenggut mikrofon dengan bersemangat dan langsung bicara lantang. Selasa pekan lalu, aula yang sanggup menampung 600 orang itu terasa sempit dan panas dijejali lebih dari 700 orang.

Kiai Masyhuri jelas gerah. Dia minta para kiai tetap duduk di tempatnya dan bicara satu per satu. Tetap saja rebutan mikrofon tak terhindarkan. Yang tak kebagian mikrofon punya cara sendiri: langsung menyatakan pendapat dengan setengah berteriak.

Arena bahtsul masail dalam muktamar NU memang selalu seru. Inilah cara khas NU menyelesaikan persoalan "duniawi" yang muncul di masyarakat modern—yang tidak ada rujukan yang jelas dalam Al-Quran dan hadis. Ada dua kelompok yang bekerja dalam bahtsul masail. Yang pertama membahas masalah aktual (waqi'iyah), satu lagi membahas masalah yang menyangkut kepentingan umum (almaslahat al-ammah). Hasil kerja dua kelompok itu akan menjadi rekomendasi komisi agama yang dibawa ke sidang pleno muktamar. Rekomendasi itu bisa diterima sebagai keputusan NU, diperdalam untuk diajukan dalam muktamar berikutnya, atau ditolak. Rekomendasi yang diterima akan disahkan sebagai sikap resmi Pengurus Besar NU dan mengikat pengikutnya.

Itu sebabnya para kiai getol beradu pandangan tentang masalah yang menyangkut fikih kontemporer itu. Mereka melengkapi pandangannya dengan rujukan segepok kitab kuning tebal-tebal. Di Boyolali, yang membuat heboh tentulah soal risywah alias suap—"kanker" yang telah mengakar di negeri ini. Namun fokus pembahasan adalah kasus suap dalam penerimaan pegawai negeri sipil yang tengah berlangsung saat ini.

Menurut K.H. Hasyim Abbas, salah satu perumus materi kajian ini, pembahasan masalah suap dalam penerimaan pegawai negeri bermula dari keluhan warga NU di berbagai daerah di Jawa Timur. "Kabarnya, untuk bisa menjadi pegawai negeri, lulusan SMA dan sederajat diminta uang Rp 40 juta," ujarnya. Mereka bingung karena tahu bahwa suap itu haram hukumnya. Padahal sebagian merasa lulus dalam tes penerimaan itu.

Perdebatan sengit mewarnai pembahasan di komisi. Kelompok pertama menyatakan keharaman suap mutlak dan tak bisa ditawar lagi. "Dasar hukumnya sangat jelas," kata K.H. Malik Madany, M.A., Rais Syuriah Pengurus Wilayah NU Yogyakarta. Ia berpegang pada beberapa hadis. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Thabrani, Al-Bazar, dan Al-Hakim dari Tsuban, ditegaskan bahwa Rasulullah melaknat penyuap, penerima suap, dan orang yang menyaksikan penyuapan.

Kelompok kedua berpendapat, suap bisa halal jika penyuap berhak menjadi pegawai negeri-_dengan kata lain kalau tak menyuap haknya hilang—dan tak menzalimi orang lain. Tapi sebaliknya, hukumnya haram jika si penyuap sebenarnya tidak berhak dan menzalimi orang lain. Mereka mengambil pendapat mazhab Maliki yang tercantum dalam kitab Al-Jami'li Ahkamil Qur'an karya Imam Al-Qurtubi. "Suap dibenarkan bila untuk membela diri dan menegakkan kebenaran," kata Kiai Abbas.

Kiai Masyhuri pun mencontohkan suap dalam keadaan darurat. Misalnya seorang muslim yang bersaing dengan seorang nonmuslim untuk menempati posisi yang menentukan masa depan umat. Padahal, jika tidak menyuap dia pasti kalah bersaing. Karena itu, ada kiai yang berani menyatakan bahwa dalam kasus ini si calon pegawai muslim wajib menyogok. Namun, ada pula yang berpendapat, hukum suap halal jika tertulis sebagai syarat penerimaan dan haram jika syaratnya tak tertulis.

Meski pembahasan di komisi terjadi perdebatan alot, dalam sidang pleno pada hari berikutnya keputusan malah diketuk dengan mudah. Tak ada perdebatan dan bahkan tak ada satu pun peserta pleno yang mempertanyakan kembali masalah-masalah yang diputuskan. Tiap kali pimpinan sidang selesai membacakan satu masalah, peserta dengan kompak menyambut, "Setujuuuu."

Padahal pleno condong mengambil pendapat kedua. Mereka menetapkan, jika untuk tujuan memperoleh hak yang seharusnya didapatkan, menyuap boleh dilakukan alias halal. Tapi menerima suap tetap haram. Sementara, jika suap dilakukan semata-mata agar diterima menjadi pegawai, baik menyuap maupun disuap haram hukumnya. "Kulluhum fin-naar (semuanya masuk neraka)," kata Masyhuri mengutip hadis.

Keputusan ini bersumber dari kitab-kitab kuning khazanah NU, seperti kitab Nihayatuz-Zain, Raudlatuth-Thalibin, Is'adur-Rafiq, Sullamut-Taufiq, Mawahibush-Shamad, dan Mughnil-Muhtaj. Tapi, belakangan beberapa kiai kurang sreg dengan keputusan itu. K.H. Abdullah Syamsul Arifin, Khatib Syuriyah NU Jember, misalnya, berpendapat suap tetap haram. "Suap tak bisa dijawab dengan hadis, tapi dengan mekanisme. Kalau melanggar mekanisme, ya tetap haram," ujarnya.

Anggota Dewan Pimpinan Pusat Hizbut Tahrir Indonesia, Ustadz Muhammad Shiddiq, malah berkesimpulan bahwa keputusan itu terlalu menyederhanakan masalah. Sebab, lafadz berbagai hadis yang menjadi dalil keharaman suap bersifat mutlak dan tidak bermakna muqayyad (ada batasan tertentu). "Karena itu, apa pun tujuannya, semua suap itu haram," kata Shiddiq mengutip kitab Asy-Syakhshiyah Islamiyah jilid 2 karya Syekh Taqiyyudin An-Nabhani. Ketua Majelis Ulama Indonesia yang juga bekas Rais Syuriyah NU, K.H. Ma'ruf Amien, justru mempertanyakan keputusan bahtsul masail itu.

Pemimpin organisasi Islam lainnya mengingatkan pula agar keputusan ini tidak membuat orang mengentengkan suap. Menurut Ketua Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera, Ustad Salim Segaff al-Jufri, meski beberapa ulama membolehkan suap dalam keadaan darurat, tingkat kedaruratannya perlu diperhatikan. Sebab, jika sembrono, keputusan ini malah akan menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. "Hukumnya yang harus ditegakkan," ujarnya.

Ketua Pemimpin Pusat Muhammadiyah, A. Syafi'i Ma'arif, pun dengan tegas menyatakan bahwa suap tak pernah halal. Kecurangan dalam penerimaan pegawai seperti ini justru harus dihilangkan agar penyakit kolusi-korupsi-nepotisme tidak merajalela dan melumpuhkan nurani serta akal sehat. "Persoalan bangsa Indonesia adalah masalah mental," kata Syafi'i di Mataram, Nusa Tenggara Barat, kepada Suprianto Khafid dari Tempo.

Dan bukankah sepanjang ada yang mau memberi suap—dengan berbagai dalih—selalu ada peluang orang menerima suap?

06 Desember 2004
Hanibal W.Y. Wijayanta, Adi Mawardi, dan Syaiful Amin (Boyolali)